Kamis, 23 Agustus 2018, Pusham menyelenggarakan workshop multistakeholders. Workshop tersebut bertemakan “Membangun Sistem Deteksi Dini dalam Rangka Implementasi Perda Toleransi di Jawa Timur”. Peserta Workshop diikuti oleh pelbagai elemen masyarakat, dari DPRD, Akademisi sampai Satpam dan RT/RW dari kota Surabaya, Malang dan Jember.

Acara tersebut merupakan langkah awal menyambut Perda Toleransi di Jawa Timur. Dalam pembukaannya, Bambang Budiono (Pusham Surabaya) menyampaikan beberapa hal terkait Perda Toleransi. Ia menjelaskan bahwa Perda Toleransi berangkat dari keprihatinan atas maraknya pemahaman radikal yang menyebar di institusi pendidikan. Beberapa orang-tua mengaku anak-anaknya sudah mendapatkan materi yang berisi ujaran kebencian. Inilah titik-awal Perda Toleransi disusun oleh pemerintah Jawa Timur. Bambang Budiono menjelaskan hal tersebut menjadi kekhawatiran bersama para pemangku kebijakan. Sehingga Komisi DPRD Komisi A Jawa Timur menginisiasi pembuatan perda tersebut.

Setelah sambutan selesai, acara disambung dengan penyampaian hasil dari FGD tiga kota di Jawa Timur. Johan Avie (Pusham Surabaya), menjelaskan bahwa masyarakat di akar-rumput perlu panduan teknis dan strategis untuk menangani gejala awal terorisme. Karena selama ini, terjadi kendala di tingkat akar-rumput adalah menyikapi jika di lingkungannya ada gejala awal terorisme. Sehingga warga membutuhkan suatu model Early Warning System (EWS) untuk menangkal sejak dini potensi tersebut.

Acara kemudian disusul dengan perkenalan antara peserta workshop. Akhol Firdaus menjadi fasilitator untuk pengenalan awal diskusi. Namun saat perkenalan, beberapa peserta sudah menjelaskan pelbagai pandangan dan pengalaman terkait radikalisme atau terorisme berbasis SARA. Sehingga saat berlangsungnya perkenalan, fasilitator berhasil mentabulasi seluruh apa yang disampaikan oleh peserta. Salah satunya adalah pemahaman bahwa terorisme itu problem bersama.  Untuk itu Pusham tidak boleh lagi single fighter. Selain itu, dalam sesi perkenalan itu terketahui bahwa tidak ada satu pun institusi sosial yang kebal dari radikalisme.

Setelah beberapa poin sudah ditabulasi, kemudian acara dilanjutkan dengan materi tentang “Peta dan Modus Gerakan Terorisme di Indonesia.” Materi tersebut disampaikan oleh Prof. Ahkmad Muzakki, akademisi dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam materinya, Prof. Akhmad Muzakki menekankan mengatasi problem terorisme maupun radikalisme dari hulu. Beliau menjelaskan bahwa maksud problem hulu itu adalah pendidik, guru, dosen ataupun kiai. Prof. Muzakki menjelaskan bagaimana contoh kasus karnaval di Probolinggo menggambarkan seorang guru mendidik. Sehingga sudah semestinya, institusi pendidikan, khususnya Islam, mesti diperbaiki. Hal ini untuk menangkal perkembangan dari kelompok yang merongrong ideologi bangsa.

Materi kemudian dilanjutkan tentang, “Memperkuat Nilai-Nilai Kebangsaan untuk Mencegah Terorisme di Jawa Timur.” Materi tersebut disampaikan oleh Kepala Bakesbangpol Prov. Jatim Drs. Ec. Jonathan Judianto, MMT. Beliau menngafirmasi apa yang disampaikan Prof. Muzakki. Menurutnya ada langkah strategis untuk melawan terorisme di Indonesia. Salah satunya mengokohkan paham kebangsaan. Dengan begitu, terorisme memiliki ruang geraknya terbatasi dengan sendirinya. Selain itu, Jonathan menyampaikan upaya pemerintah, dalam hal ini Bakesbangpol Prov. Jatim, untuk menyusun modul. Modul tersebut disusun untuk menindaklanjuti Perda Toleransi di Jawa Timur. Di akhir sesi, Jonathan menghimbau agar terjalin konektivitas antar lembaha pemerintahan. Hal tersebut didasarkan fakta bahwa terorisme merupakan musuh yang harus dilawan bersama-sama.

Kemudian, acara disambung dengan FGD terkait “Strategi Implementasi Perda Toleransi di Jawa Timur. Fasilitator, Akhol Firdaus, menabulasi seluruh capaian diskusi saat sesi perkenalan. Dalam capaiannya, poin-poin penting disampaikan lagi terkait adanya spirit untuk membuat Pergub Jatim sebagai penguatan toleransi yang melibatkan masyarakat dan pemerintah. Dalam waktu dua jam, banyak peserta yang menyampaikan pengalaman dan gagasan terkait mengcounter terorisme. Di hari kedua, peserta yang dipandu fasilitator berhasil merumuskan pelbagai rekomendasi yang berbentuk draft. Draft rekomendasi tersebut akan dievaluasi lagi untuk disodorkan ke pemerintah Jawa Timur. Salah satu isu dominan dalam proses diskusi ini adalah perlunya Pergub Toleransi, yang berisi tentang aturan-aturan teknis dalam konteks implementasi Perda Toleransi di Jawa Timur.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here